Sidoarjo, central beritanews.com –
Menjelang Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak tahun 2026 Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS) bersama Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menggelar Dialog Interaktif tentang “Pencegahan Disinformasi Pilkades 2026” untuk memastikan Pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo berjalan kondusif. Berlangsung Jum’at (13/02/2026) di Ruang Rapat Komisi DPRD dan dihadiri unsur unsur pemeritah daerah hingga jurnalis dari berbagai media.
Dialog ini membahas peran media lokal dalam menangkal berita hoax dan membangun kesadaran masyarakat. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo berharap media dapat menyajikan informasi positif dan profesional untuk mendukung pembangunan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Probo Agus Sunarno S.Sos., MM. menjelaskan bahwa Pilkades merupakan proses demokrasi di tingkat desa untuk memilih pemimpin yang dipercaya masyarakat. Namun, sering muncul situasi ketika hanya ada satu calon kepala desa.
Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 telah mengatur kondisi calon tunggal dalam Pilkades. Jika tidak ada calon lain, maka akan terjadi kekosongan jabatan pada Pemerintahan desa, sehingga akan menghambat pembangunan desa.
Ketua AJS Nur Yahya menyebut Pilkades merupakan momentum penting bagi masyarakat desa. Ia mengapresiasi dukungan Warih Andono terhadap upaya pencegahan disinformasi.
“Media memiliki tanggung jawab menjaga ruang informasi agar tetap sehat, apalagi jelang Pilkades,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menegaskan bahwa media harus menyajikan informasi akurat dan inklusif, serta menjadi kontrol sosial untuk mencegah penyebaran hoaks.
*Media di AJS harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa dan kabupaten. Berikan kontrol yang positif, sajikan informasi yang akurat. Para kepala desa juga perlu menyambut jurnalis dengan baik agar informasi yang disampaikan inklusif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Warih.
Narasumber AJS, Siska Prestiwati Wibisono, memaparkan bahwa hoaks dapat memicu konflik dan memperkeruh suasana politik desa.
Narasumber AJS, Siska Prestiwati Wibisono, memaparkan materi mengenai hoaks serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hoaks, kata dia, kerap sengaja diciptakan untuk memicu konflik dan memperkeruh suasana politik desa.
“Media berperan krusial sebagai penjaga gerbang informasi. Verifikasi fakta, edukasi literasi digital, serta penyajian berita akurat adalah kunci melawan hoaks,” jelasnya.
Ia menegaskan jurnalis harus mengedepankan kode etik, mengutamakan akurasi dibanding kecepatan, serta mendorong masyarakat untuk selalu saring sebelum sharing.
Dampak Hoaks di Masyarakat
Siska menyebut penyebaran berita bohong dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang benar. Kondisi itu memicu salah pengambilan keputusan hingga meningkatnya rasa saling curiga antarkelompok.
Harapan dari Tokoh Masyarakat
Ketua DPC PKDI Sidoarjo, Budiono, menambahkan media perlu memberitakan tahapan Pilkades secara lengkap, termasuk informasi mengenai bakal calon.
“Misalnya ada bakal calon yang memiliki rekam jejak hukum. Jika pelanggarannya di bawah lima tahun sesuai undang-undang masih diperbolehkan mencalonkan diri. Informasi seperti ini penting diketahui masyarakat,” ujarnya.
Melalui dialog ini, AJS dan DPRD Sidoarjo berharap Pilkades 2026 berjalan kondusif dengan dukungan informasi yang jernih, terverifikasi, dan bebas dari hoaks. Media pun diharapkan menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.
Media diharapkan dapat berperan sebagai pengawas dan edukator untuk mencegah penyebaran berita hoax. Dengan sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat, penyebaran hoax dapat ditekan, sehingga menjaga keharmonisan sosial.
(@.prm).
