TULUNGAGUNG,Centralberitanews.com— Pemerintah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang merupakan bagian dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif ini diikuti oleh puluhan peserta dari jajaran pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bandung.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bandung, Kabupaten Tulungagung, Chanief Djatmika Nugroho, S.Sos., didampingi narasumber dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Dalam arahannya, Chanief menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menatausahakan serta mendayagunakan kekayaan milik desa secara optimal dan sesuai koridor hukum.
”Melalui bimbingan teknis ini, kami mendorong seluruh pemerintah desa di Kecamatan Bandung agar semakin tertib dalam menatausahakan, mengamankan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset desa. Pengelolaan aset yang akuntabel dan sesuai regulasi tidak hanya mencegah potensi permasalahan administrasi maupun hukum di kemudian hari, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Chanief Djatmika Nugroho.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kecamatan terus berkomitmen menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terbaru.
Sejak pagi hari, para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan registrasi serta pembagian perlengkapan materi berupa map dan buku catatan (block note) di meja panitia. Memasuki sesi utama, materi disampaikan oleh Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Eny Purwati, S.STP, yang memaparkan pokok-pokok pengawasan atas pengelolaan aset desa.
Dalam paparannya, Eny menjelaskan landasan regulasi pengelolaan dan pengawasan desa, mulai dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta perubahannya dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, hingga PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, dijabarkan pula sinergi empat unsur pengawasan yang meliputi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.
Narasumber secara rinci membedah berbagai temuan hasil pengawasan APIP di lapangan sebagai langkah mitigasi bagi pemerintah desa. Beberapa poin krusial yang ditekankan antara lain kewajiban Kepala Desa menetapkan pembantu pengelola serta pengurus aset desa melalui Keputusan Kepala Desa, memastikan pengadaan aset melalui perencanaan kebutuhan dalam RPJMDesa atau RKPDesa, serta menetapkan status penggunaan aset desa setiap tahun. Terkait pemanfaatan aset—baik berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BSG/BGS)—pemerintah desa diingatkan agar mengaturnya dalam Peraturan Desa, menuangkannya ke dalam perjanjian sesuai jangka waktu ketentuan, serta menyetorkan seluruh hasil pendapatan aset ke rekening kas desa.
Aspek pengamanan dan tertib administrasi aset turut menjadi sorotan utama. Pemerintah desa diminta memastikan pengamanan hukum melalui sertifikasi tanah desa, pengamanan fisik berupa pemasangan tanda batas, papan petunjuk kepemilikan, dan pelabelan barang, serta pengamanan administrasi. Langkah tersebut diwujudkan dengan mencatat seluruh aset dalam buku inventaris desa lengkap dengan kode barang, mengisi Kartu Inventaris Ruangan (KIR), menjalankan penghapusan aset sesuai prosedur, hingga menyusun laporan aset desa setiap semester untuk disampaikan kepada Bupati.
Sepanjang sesi pemaparan, para peserta terlihat menyimak dengan saksama dan mencatat berbagai poin teknis yang disampaikan. Melalui sinergi antara Pemerintah Kecamatan Bandung dan Inspektorat Kabupaten Tulungagung ini, tata kelola aset desa di wilayah Kecamatan Bandung diharapkan semakin tertib, transparan, dan berdaya guna bagi pembangunan desa.