DPRD dan Pemkab Tulungagung Resmi Sepakati APBD 2027 Sebesar Rp3,219 Triliun, Propemperda Turut Dibahas dalam Paripurna

TULUNGAGUNG,  Centralberitanews.com– Komitmen bersama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah kembali diteguhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Kedua lembaga tersebut secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 dengan total alokasi belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp3,219 triliun.

​Pengambilan keputusan strategis tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II, Kantor DPRD Tulungagung, pada Rabu (18/11/2026). Sidang paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos.

​Hadir dalam forum resmi tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, jajaran wakil ketua beserta seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat se-Kabupaten Tulungagung, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah dan perangkat birokrasi ini mencerminkan keseriusan bersama dalam mengawal siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

​Berdasarkan dokumen hasil pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 disusun dengan komposisi pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp2.932.161.039.149,02. Sementara itu, kebutuhan belanja daerah untuk membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan direncanakan sebesar Rp3.219.027.489.972,86.

Baca juga :  Ciptakan Situasi Tetap Kondusif Personil Sat Samapta Polres Bangli Tingkatkan penggelaran Blue Light DI malam hari

​Dari perbandingan antara proyeksi pendapatan dan rencana belanja tersebut, terdapat selisih kurang atau defisit anggaran senilai Rp286.866.450.823,84. Untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan secara optimal, defisit anggaran tersebut ditutup melalui pos pembiayaan netto dengan besaran yang sama persis, yakni Rp286.866.450.823,84.

​Secara terperinci, skema pembiayaan netto itu bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp286.866.450.823,84, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0,00. Dengan formulasi penutupan defisit yang berimbang tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan pada APBD 2027 diproyeksikan berada pada angka Rp0,00.

​Dalam penjelasannya di hadapan forum paripurna, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memaparkan bahwa penyusunan kebijakan anggaran tahun 2027 berlandaskan pada tema besar pembangunan daerah, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.” Tema ini menjadi kompas utama dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program kerja konkret di setiap perangkat daerah.

​Guna merealisasikan tema tersebut, Pemkab Tulungagung menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus alokasi anggaran. Pada sektor sosial dan pembangunan manusia, pemerintah daerah memprioritaskan perluasan jangkauan kesejahteraan sosial, percepatan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan akses dan mutu layanan di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Baca juga :  Raih Nilai UKBI Tertinggi, Kabupaten Sidoarjo Terima Penghargaan UKBI Kabupaten Tingkat Nasional

​Di samping penguatan sumber daya manusia, arah belanja daerah juga difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dan fisik wilayah. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan ekonomi pada sektor-sektor unggulan, pengembangan industri yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal, serta peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna menunjang aktivitas masyarakat dan perekonomian.

​Adapun dua prioritas lainnya menyasar aspek tata kelola serta ketangguhan daerah, meliputi peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana yang dibarengi dengan upaya pelestarian budaya lokal.

​Pada kesempatan yang sama, Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menilai dedikasi dan keterbukaan dalam proses pembahasan bersama menjadi kunci tercapainya kesepakatan yang konstruktif terhadap Ranperda APBD 2027.

​Lebih lanjut, Plt. Bupati berharap persetujuan bersama ini menjadi titik awal yang kokoh bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal tahap implementasi APBD nantinya, sehingga setiap program berjalan sesuai koridor ketentuan perundang-undangan serta prioritas yang telah digariskan.

Baca juga :  APBD Sidoarjo 2026 Ketok Palu Rp 5,716 Triliun, Bupati Subandi Targetkan Pembangunan Lebih Maksimal

​Selain agenda pengesahan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027. Penggabungan kedua agenda strategis ini menandai keterpaduan antara perencanaan fiskal dan perencanaan produk hukum daerah.

​Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, S.Sos., menegaskan bahwa Propemperda memiliki kedudukan yang sangat vital sebagai instrumen penentu arah pembentukan regulasi di daerah. Oleh sebab itu, setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan dan direncanakan wajib disusun secara cermat berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan riil masyarakat.

​Menurut Marsono, pembangunan daerah tidak dapat bertumpu pada ketersediaan anggaran semata, melainkan membutuhkan landasan hukum yang kuat dan relevan. Keselarasan antara perencanaan program pembangunan, kerangka regulasi melalui Propemperda, serta kapasitas keuangan daerah dalam APBD menjadi faktor penentu agar roda pembangunan dapat bergerak secara terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.

​Dengan disepakatinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan disampaikannya Propemperda 2027, DPRD bersama Pemkab Tulungagung resmi melangkah ke tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah berikutnya. Kolaborasi berkelanjutan ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, serta memperkukuh tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Tulungagung.

Advertisement

Leave a Reply