Jejak Digital yang Dihapus: Sikap Kacabdin Tulungagung dalam Kasus SLB Negeri Campurdarat Jadi Sorotan
TULUNGAGUNG Centralberitanews.com – Penanganan kasus dugaan penyimpangan dana di SLB Negeri Campurdarat kini memicu polemik baru. Fokus publik kini tertuju pada sikap Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Tulungagung-Trenggalek, Dian Pemilu Sari, terutama terkait tindakan penghapusan pesan klarifikasi di platform WhatsApp yang memuat pengakuan adanya pelanggaran.
Pengakuan yang “Lenyap” di WhatsApp
Publik sempat dikejutkan dengan adanya bukti pesan WhatsApp dari pihak Cabdin yang secara eksplisit mengakui adanya pelanggaran di SLB Campurdarat. Pesan tersebut menjadi bukti vital bahwa pemotongan Program Bantuan Gubernur Jatim 2025 memang benar-benar terjadi.
Namun, sikap tersebut mendadak berubah menjadi tanda tanya besar ketika pesan klarifikasi yang memuat pengakuan penyimpangan tersebut dihapus. Penghapusan pesan ini dinilai sebagai langkah yang tidak transparan dan terkesan ingin menutupi jejak komunikasi formal terkait skandal dana bantuan siswa prasejahtera tersebut.
Sikap Pasif dan Minim Sanksi Tegas
Meskipun dalam posisi sudah mengetahui (mengakui) adanya praktik pemotongan dana dan pungutan iuran komite tahun 2026 yang diwajibkan, sikap Kacabdin dianggap terlalu lunak oleh masyarakat. Langkah-langkah yang diambil sejauh ini meliputi:
Hanya Himbauan: Alih-alih memberikan sanksi disiplin atau menyeret kasus ini ke ranah hukum, pihak Cabdin sejauh ini hanya memberikan “himbauan administratif”.
Pemanggilan Formal Tanpa Konsekuensi: Pemanggilan Kepala Sekolah dan Komite memang telah dilakukan, namun belum ada tindakan tegas yang memberikan efek jera.
Kritik Akuntabilitas: “Ada Apa dengan Cabdin?”
Tindakan menghapus pesan klarifikasi tersebut justru memperkeruh suasana. Muncul pertanyaan besar di tengah publik: “Mengapa pengakuan tersebut harus dihapus?” dan “Mengapa hingga kini tidak ada sanksi tegas?”.
Kurangnya ketegasan dari pihak Cabdin dalam merespons pengakuan yang sudah telanjur bocor ini memicu keraguan atas komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penegakan hukum di sektor pendidikan. Masyarakat mendesak agar Cabdin tidak hanya sekadar “mengingatkan”, tetapi berani bertindak nyata atas pelanggaran yang secara nyata telah mereka akui sebelumnya.(NG).