JOMBANG,centralberitanews.com – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Jombang mulai memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di pasaran. Pengawasan terhadap pergerakan harga hingga kesiapan pasokan menjadi perhatian utama guna mencegah lonjakan harga maupun kelangkaan komoditas menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang Tahun 2026 di Ruang Bung Tomo, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu (11/11/2026).
Mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang Menjelang Hari Natal 2026 dan Tahun Baru 2027”, pertemuan strategis ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret menghadapi potensi tekanan harga dan gangguan distribusi pangan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., para staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Untuk menjaga perekonomian Kabupaten Jombang tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil, diperlukan koordinasi dan langkah pengendalian yang terarah. Pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, dan seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Warsubi.
Bupati juga memaparkan perkembangan harga komoditas di Kabupaten Jombang yang dipantau melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). Hal ini mengingat Kabupaten Jombang tidak termasuk dalam wilayah cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan data IPH Triwulan III, periode September hingga Oktober 2026, Kabupaten Jombang mencatatkan angka rata-rata sebesar 0,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga secara umum masih relatif rendah dan terkendali.
Meski demikian, sejumlah komoditas tetap perlu mendapat perhatian karena memberikan andil terhadap kenaikan harga, di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Menghadapi momentum Nataru, Warsubi secara khusus meminta seluruh anggota TPID tidak hanya mengandalkan pemantauan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Saya minta agar segera disiapkan langkah pemantauan melalui inspeksi mendadak ke pasar tradisional maupun pasar modern. Pantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sehingga apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan atau potensi kelangkaan pasokan, kita dapat segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gejolak harga dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera menentukan intervensi yang diperlukan, baik melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, maupun langkah stabilisasi harga.
Rangkaian HLM TPID Kabupaten Jombang Tahun 2026 juga diisi dengan penampilan Tari Remo oleh siswa SMAN 1 Jombang, sekaligus menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pemaparan strategis terkait kondisi pangan, perkembangan ekonomi, serta kebijakan pengendalian inflasi.
Para narasumber tersebut di antaranya Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husein, S.H., M.H.; Kepala Unit Implementasi Pengembangan IEKB dan Eksyar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Abdul Hadi; Penelaah Teknis Kebijakan Tim Kerja Substansi Analis Ekonomi Makro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Dedi Hariyono, S.E., M.Sos.; serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si.
Melalui forum tersebut, Pemkab Jombang berharap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan tepat sasaran. Terutama dalam menjamin ketersediaan bahan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta melindungi daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa stabilitas harga dan ketahanan pangan bukan sekadar agenda rutin pengendalian inflasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”