Surbaya, centralberitanews.com – Untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum laut, Universitas Hang Tuah (UHT) bersana ISILL (Academy on Law of the Sea) pada hari ketiga menggelar diskusi tentang Hukum Laut di atas Kapal Latih TNI AL, KRI Bima Suci, pada hari Kamis (13/08/2026).
Rektor UHT Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng., dan Sejumlah pakar hukum laut internasional dari Indonesia maupun mancanegara hadir di KRI Bima Suci Di antaranya Prof. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han.), Prof. Stuart Kaye, OAM, Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., serta Prof. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua ISILL Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., mengatakan ISILL Academy dirancang untuk mempertemukan perspektif akademik dan praktik dalam bidang hukum laut.
Dialog tentang Hukum Laut tersebut menghadirkan pemateri Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskumal), *Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H.* Kegiatan ini diikuti oleh peserta ISILL.
Dalam pemaparannya, Kadiskumal menyampaikan materi mengenai *Hukum Laut, Strategi Pertahanan Maritim, dan Tantangan Penegakan Hukum di Laut*. Diskusi juga membahas berbagai permasalahan hukum laut di wilayah perairan Indonesia.
“Karena kita bukan negara yang berkonflik langsung, tapi wilayah kita bersinggungan, seperti di Natuna,” ujarnya.
*Strategi: Diplomasi dan Kekuatan Harus Jalan Beriringan*
Kadiskumal menegaskan, strategi Indonesia adalah tetap mengedepankan kedaulatan.
“Perlu diplomasi dan kekuatan di belakangnya. Makanya penting modernisasi alutsista + latihan gabungan seperti yang di Dabo Singkep,” pungkasnya.
Selain itu, diskusi juga membahas 3 aspek penting pertahanan maritim: *Ekonomi, Keamanan, dan Kekuasaan*.
“Kekuatan militer harus ada untuk menjaga kepentingan nasional di laut, baik dalam penegakan hukum maupun pertahanan,” tambahnya.
Dalam menghadapi tantangan geopolitik dan teknologi saat ini, beliau juga mengingatkan, “Kita harus mampu mengikuti perkembangan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan.”
Dari dialog bersama peserta ISILL disimpulkan bahwa *negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional, Di laut, kita harus seimbang,” tegasnya.
Terdapat 3 pilar utama kebijakan maritim Indonesia yang saling terkait:
*Diplomasi*: Karena kita bukan negara berkonflik. Indonesia menganut politik bebas aktif. Tujuannya menyelesaikan sengketa batas laut dengan damai, lewat perundingan, UNCLOS 1982, dan Forum ASEAN.
*Kekuatan*: Untuk menghadapi ancaman nyata seperti kapal asing, kejahatan, dan sengketa batas.
*Hukum*: Hukum harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.
Di akhir, beliau menekankan pentingnya *sinergi TNI-Polri-BNN-Pemda* dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di laut.
(@.prm).
