JOMBANG,centralberitanews.com – Menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan pekerja menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah, kalangan pengusaha, serta serikat pekerja guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
Komitmen tersebut disampaikan Warsubi saat memimpin Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Jombang di Ruang Rapat Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026) siang.
Forum strategis ini menjadi ruang koordinasi sekaligus wadah menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan dalam merumuskan langkah bersama menghadapi dinamika hubungan industrial di Kabupaten Jombang.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Warsubi didampingi perwakilan Forkopimda dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bambang Suntowo, S.E., M.Si. Rapat juga dihadiri kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPS Kabupaten Jombang, Dewan Pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSI), serta Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Warsubi memberikan apresiasi kepada seluruh unsur pengusaha dan pekerja yang selama ini turut menjaga stabilitas serta keharmonisan hubungan industrial di Kabupaten Jombang.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan bukan hanya menyangkut kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia, KADIN, dan seluruh serikat pekerja/serikat buruh yang selama ini telah ikut serta menjaga hubungan industrial di Kabupaten Jombang tetap harmonis dan kondusif. Hubungan industrial yang baik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga iklim investasi,” tegas Warsubi.
Ia menekankan, stabilitas hubungan industrial memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan, kepercayaan investor, hingga terbukanya peluang investasi baru. Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dan menekan angka pengangguran.
Namun demikian, upaya menjaga kondusivitas dunia kerja membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak. Bupati menilai komunikasi terbuka dan penyelesaian persoalan melalui dialog harus menjadi langkah utama sebelum permasalahan ketenagakerjaan berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas.
Karena itu, Warsubi meminta pimpinan perusahaan bersama pengurus serikat pekerja/serikat buruh untuk mengoptimalkan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan.
“Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar memperkuat fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan. Bangun komunikasi dan dialog secara terbuka, agar setiap permasalahan dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Selain memperkuat komunikasi di tingkat perusahaan, Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan. Tim tersebut diharapkan mampu menangkap berbagai informasi, aspirasi, maupun potensi persoalan di lapangan secara cepat dan akurat.
“Di samping itu, peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga perlu terus diperkuat. Informasi dan aspirasi yang dihimpun harus dapat disampaikan secara cepat dan akurat, disertai saran serta masukan kepada pimpinan daerah dan Tim LKS Tripartit. Sehingga, setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi dan penanganannya dapat dilakukan secara tepat,” tambah Warsubi.
Dalam rapat pleno tersebut, sejumlah agenda strategis turut menjadi pembahasan. Di antaranya penyerapan aspirasi dari Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan, evaluasi perkembangan penanganan persoalan ketenagakerjaan, perumusan langkah menjaga hubungan industrial yang harmonis, hingga optimalisasi pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.
Menutup arahannya, Warsubi berharap rapat pleno LKS Tripartit tidak sekadar menjadi forum koordinasi rutin, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Saya berharap hasil pembahasan hari ini dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, sehingga menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Semoga berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kita semua,” pungkasnya.
Melalui penguatan peran LKS Tripartit, Pemkab Jombang berharap tercipta keseimbangan kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan komunikasi yang terbangun secara konstruktif, stabilitas ketenagakerjaan dapat terjaga, dunia usaha semakin berkembang, dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.