Tulungagung, Centralberitanews.com – Rapat Paripurna DPRD Tulungagung membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pelantikan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD, penyampaian rencana kerja DPRD untuk tahun 2025, serta persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan berlangsung di ruang Graha Wicakna, lantai 2, Kantor DPRD setempat, pada Selasa (26/11/2024).
Agenda berikutnya adalah Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, tujuh fraksi menyampaikan Pandangan Akhir terkait Ranperda tersebut, yaitu: Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat Bersatu, dan Fraksi Hanura-PAN.
Komposisi Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung TA 2025 yang disetujui meliputi pendapatan sebesar Rp 2.870.659.863.763,74 dan belanja sebesar Rp 3.035.659.863.763,74, yang menyebabkan defisit sebesar Rp 165.000.000.000,00. Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp 165.000.000.000,00, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp 165.000.000.000,00.
Marsono menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dan pandangan akhir seluruh fraksi, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Tulungagung menyepakati dan menyetujui Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025.
“Selanjutnya, Ranperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam mencermati, mengoreksi, dan membahas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan perhatian khusus pada peningkatan pembangunan infrastruktur.
“Sementara untuk catatan dari Badan Anggaran dan fraksi itu sejalan dengan prioritas Pemkab Tulungagung di tahun 2025. Yang pertama prioritas SDM, pendidikan dan kesehatan, kemudian juga pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
