Tulungagung, Centralberitanews.com– Komunitas Wartawan Tulungagung (Kowata) menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026 dengan mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
Acara yang berlangsung khidmat di Pendopo Jayeng Kusumo, TB2KS pada Jumat (13/2/2026) ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, perwakilan Polres Tulungagung, Kodim 0807, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua Panitia, Lukmandaka, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.
”Atas nama pribadi, panitia, dan Kowata, kami sangat mengapresiasi dukungan Pemkab Tulungagung serta kehadiran rekan-rekan jurnalis semua,” ujar Lukmandaka.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, kredibilitas, dan profesionalisme. Lukmandaka mengajak seluruh insan pers di Tulungagung untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan aktif menangkal hoaks.
Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, dalam pesannya menegaskan peran vital media sebagai pemberi informasi yang mencerahkan bagi masyarakat.
”Media harus mampu mencerahkan masyarakat dengan informasi yang berimbang. Hal ini harus bersinergi dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan media dalam mensosialisasikan program pembangunan,” pesan Wabup.
Lebih lanjut, Ahmad Baharudin menyatakan bahwa Pemkab Tulungagung sangat terbuka terhadap masukan dari para jurnalis.
”Kami tidak alergi dengan teman-teman media. Silakan mengkritik, namun harus bersifat membangun. Terima kasih selama ini telah mengawal dan mengawasi jalannya program pemerintah untuk membangun Tulungagung yang lebih maju,” tuturnya.
Peringatan HPN 2026 ini juga diwarnai dengan aksi sosial berupa santunan kepada anak yatim. Sebagai puncak acara, Wabup Ahmad Baharudin melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan sinergitas yang kuat antara pers dan pemerintah daerah.