TULUNGAGUNG, Centralberitanews.com– Pemerintah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa di wilayahnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Sosialisasi & Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Desa” yang berlangsung dengan tertib dan khidmat pada Senin, 9 November 2026.
Kegiatan yang dilangsungkan di aula kecamatan tersebut dihadiri oleh para kepala desa serta jajaran perangkat desa se-Kecamatan Bandung. Seluruh peserta yang mengenakan pakaian dinas harian tampak antusias menyimak setiap materi dan arahan yang disampaikan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Bandung, Chanief Djatmika Nugroho, S.Sos. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kedisiplinan, transparansi, dan komitmen bersama dalam mengelola anggaran desa demi kemajuan wilayah serta kesejahteraan masyarakat.
”Melalui sosialisasi dan koordinasi ini, kami berharap seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Bandung memiliki kesamaan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penyusunan RKPDes hingga APBDes harus dilakukan secara tepat waktu, akuntabel, serta benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat. Sinergi yang erat antara pemerintah desa, pihak kecamatan, dan DPMD merupakan kunci utama agar seluruh program pembangunan desa berjalan sukses tanpa hambatan hukum maupun administratif,” tegas Chanief Djatmika Nugroho, S.Sos.
Usai arahan Camat, pemaparan materi teknis disampaikan oleh narasumber utama, M. Reza Zulkarnain M, SSTP., M.M., perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Mengacu pada materi presentasi yang disampaikan, fokus utama sosialisasi berpusat pada penguatan tata kelola pemerintahan desa sebagai landasan utama manajemen pemerintahan yang profesional.
Siklus Wajib Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam pemaparannya, pihak DPMD mengingatkan aparatur desa mengenai lima pilar utama yang menjadi siklus mutlak pengelolaan pemerintahan desa. Kelima tahapan yang saling berkesinambungan tersebut meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban.
Selain itu, sosialisasi ini juga membedah pedoman teknis penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan ini mencakup evaluasi RKPDes tahun sebelumnya, penentuan prioritas program desa, hingga penyelarasan dengan program pemerintah yang lebih tinggi. Dibahas pula penyusunan Peraturan Kepala Desa (Perkades) terkait Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Aturan Ketat Perubahan APBDes
Poin penting lain yang digarisbawahi dalam rapat koordinasi tersebut adalah mekanisme Perubahan APBDes. Aparatur desa diedukasi bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, perubahan APBDes memiliki batasan ketat. Perubahan anggaran hanya dapat dilakukan maksimal satu kali dalam satu tahun anggaran berjalan.
Guna memastikan seluruh tahapan perencanaan hingga penetapan anggaran berjalan sesuai jadwal, DPMD memaparkan matriks jadwal pelaksanaan tata kelola secara terperinci. Matriks tersebut memuat agenda berkala dari Januari hingga Desember, mulai dari Musdes, Musrenbangdes, hingga desk evaluasi dan sinkronisasi tingkat kecamatan serta kabupaten dalam penetapan Perdes APBDes.
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025
Di samping materi tata kelola reguler, para peserta juga dibekali arahan strategis mengenai prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2025. Pemerintah desa di Kecamatan Bandung diimbau untuk memfokuskan alokasi anggaran pada beberapa sektor prioritas.
Fokus prioritas tersebut meliputi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa, serta program ketahanan pangan dan lumbung desa.
Selain itu, pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta pengembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi di tingkat desa.
Melalui sinergi antara pengarahan Camat Bandung Chanief Djatmika Nugroho, S.Sos. dan materi teknis dari DPMD Kabupaten Tulungagung, seluruh jajaran pemerintah desa di Kecamatan Bandung diharapkan semakin matang dan profesional dalam mengelola anggaran. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan desa pada tahun anggaran mendatang berjalan secara optimal, transparan, dan tepat sasaran.