JOMBANG,centralberitanews.com – Pemerintah Kabupaten Jombang resmi memulai tahapan strategis perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini dibuka langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, SH., M.Si., di Ruang Bung Tomo, Kamis (26/3/2026) pagi.
Acara berlangsung khidmat sekaligus sarat makna. Diawali dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah, kemudian dilanjutkan penampilan Tari “Bumi Langit”—sebuah sajian kontemporer yang memadukan kekayaan budaya lokal seperti Sandur Manduro dan Tari Remo, sebagai simbol harmoni antara pelestarian budaya dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi memaparkan arah besar pembangunan Jombang tahun 2027 yang menitikberatkan pada integrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Tema pembangunan yang diusung adalah “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer.” Tema ini menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan zaman dan selaras dengan potensi riil daerah. Sektor industri dan perdagangan harus menjadi penggerak yang memperkuat sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Jombang,” tegas Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi.
Untuk memastikan perencanaan berjalan optimal, Bupati memberikan empat penekanan utama kepada seluruh perangkat daerah, yakni pentingnya perencanaan yang adaptif dan inovatif, efisiensi yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kepatuhan terhadap kebijakan anggaran termasuk alokasi mandatory spending—khususnya minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa arah pembangunan Jombang akan diperkuat melalui implementasi 8 Program Prioritas Asta Cita, sebagai komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Delapan pilar tersebut meliputi pembangunan desa dan kota yang inklusif, peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sektor pertanian dan turunannya, serta penciptaan harmoni sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Komitmen memperkuat ekonomi dari tingkat desa juga menjadi perhatian utama. Bupati mengumumkan kelanjutan program Desa Maju dan Sejahtera melalui skema bantuan keuangan khusus, dengan alokasi minimal Rp800 juta untuk setiap desa.
“Ini adalah langkah nyata agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga tingkat desa. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, Pemkab Jombang menetapkan kebijakan alokasi Rp1 miliar per kecamatan untuk peningkatan jalan kabupaten, serta Rp200 juta per kecamatan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Musrenbang RKPD 2027 juga menjadi momentum penting penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Billytha Permatasari, kepada Bupati. Hal ini menjadi bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan daerah.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui legislatif benar-benar terwujud dalam program pembangunan,” ujar Bupati.
Sebagai penegasan komitmen bersama, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta berbagai pemangku kepentingan—mulai dari tokoh agama, akademisi, PKK, hingga Forum Anak Jombang.
Langkah ini menjadi simbol dimulainya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel menuju “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”
Sementara itu, Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan.
“Musrenbang ini bertujuan menghimpun saran dan masukan untuk mempertajam prioritas pembangunan, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan daerah, provinsi, hingga nasional,” jelasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 152 peserta dari berbagai unsur, termasuk akademisi, tokoh agama, pelaku usaha, serta perwakilan daerah lain. Turut hadir Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, Forkopimda, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, serta sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekitar.
Dengan dimulainya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya visioner, tetapi juga berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat serta mampu menjawab tantangan masa depan.